Selasa, 12 Juli 2005 13:39

Bantuan Asing Untuk Rekonstruksi Aceh Capai US$6 Miliar

[image]
Kapanlagi.com - Bantuan negara asing untuk rekonstruksi Aceh pasca tsunami hingga kini mencapai lebih dari enam Miliar Dollar AS dan setengah dari nilai tersebut masuk melalui APBN.

"Sebagian dana dari luar negeri masuk ke APBN dan sebagian yang lain dari dana itu, pendonornya bisa langsung menunjuk kontraktor dengan koordinasi Bapel (badan pelaksana)," kata Menko Kesra Alwi Shihab seusai memberikan pidato kehormatan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia di Pusat Studi Jepang Kampus UI, Depok, Selasa.

Menurut Alwi, setengah dari dana yang masuk melalui APBN semuanya harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, baik tender maupun proporsi proyeknya.

Sedangkan setengah lainnya, bisa langsung digunakan oleh donor dari luar negeri untuk melaksanakan rekonstruksi di Aceh, namun tetap di bawah koordinasi Bapel.

"Misalnya ada donor dari Amerika yang akan membangun jalan, dia yang membuat tender dan lain-lainnya tapi tetap di bawah koordinasi Bapel, tidak seenaknya," ujar Alwi.

Begitu juga, lanjutnya, bagi pendonor yang membantu pembangunan rumah sakit secara langsung tanpa memasukkan dana bantuannya ke APBN, harus memastikan pembangunannya sesuai rencana induk yang direncanakan untuk Aceh.

Menurut Alwi, kendala terbesar dalam rekonstruksi Aceh adalah transportasi, oleh karena itu prioritas rekonstuksi Aceh adalah pembangunan sarana transportasi, terutam pelabuhan, sehingga pembangunan besar-besaran di Aceh tidak terhambat ketiadaan bahan bangunan.

"Sekarang yang diprioritaskan pelabuhan yang rusak harus diperbaiki, kalau tidak bagaimana bahan bangunan dalam jumlah besar tidak dapat masuk ke Aceh," kata Alwi.

Mengenai laporan keuangan tentang dana masyarakat untuk bantuan Aceh dari Gubernur seluruh Indonesia, BUMN dan BUMD, Alwi mengatakan pihaknya masih menunggu laporan masuk.

"Kami menginstruksikan kepada para gubernur untuk mendesak pos-pos yang ada di propinsi masing-masing untuk menyerahkan laporan ke kantor Menko Kesra pada tanggal 14 Juli," kata Alwi.

Alwi mengatakan pihaknya meminta waktu empat hari untuk melakukan rekapitulasi dana masyarakat untuk Aceh, sebelum diserahkan kepada BPK untuk verifikasi.

Jika lebih dari tanggal 14 Juli laporan belum dikirim, Alwi akan memberikan teguran. (*/bun)
__________________________________________________