Jum'at, 04 Maret 2005 23:06

Aceh Menjadi Lahan Pembuatan Proposal Cari Dana

Kapanlagi.com - Bencana gempa dan tsunami yang menelan korban sekitar 200 ribu penduduk telah mendorong berbagai pihak untuk memanfaatkan kesempatan itu dalam mengeruk keuntungan finansial dengan membuat berbagai proposal pencarian dana berkedok kemanusiaan, demikian pendapat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Ar-Raniry Saiful Akmal di Banda Aceh, Jumat (04/03).

"Rakyat Aceh korban gempa dan tsunami telah dijadikan objek pencarian dana oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Indikasi adanya tindakan tercela itu semakin terasa belakangan ini," katanya mengomentari semakin banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berjanji akan memberikan bantuan setelah mencari data-data tentang jumlah pengungsi.

Saiful dan rekan-rekan aktivis di lingkungan IAIN Ar-Raniry menyesalkan maraknya upaya objektivikasi korban tsunami oleh kalangan LSM itu.

"Mestinya tokoh-tokoh LSM itu ikut aktif dalam menyumbangkan pikiran dalam bentuk proposal untuk melengkapi rencanma induk yang telah diajukan Pemerintah," katanya.

Dikatakannya, di Aceh saat ini banyak forum-forum yang dibentuk oleh pegiat LSM namun belum ada hasil yang bisa dirasakan. "Mereka hanya sebatas berusaha mengajukan proposal pencarian dana setelah mengumpulkan data-data tentang pengungsi yang kini tinggal di tenda-tenda atau barak-barak," katanya. Kondisi seperti ini, menurut Saiful, jelas tak menguntungkan bagi rakyat korban tsunami. "Di tambah lagi belum jelasnya status Aceh pasca tsunami, perosalannya kian ruwet. Ini tercermin dari belum jelasnya siapa penanggung jawab utama pengelolaan pembangunan kembali Aceh pascatsunami," tutur mahasiswa tingkat akhir jurusan Tarbiyah Bahasa Inggris itu.

Presdiden BEM IAIN Ar-Raniry itu mengusulkan agar Pemerintah segera menetapkan institusi yang dipimpin oleh seorang tokoh yang kredibel untuk menjadi penguasa dalam pengelolaan Aceh pascatsunami.

"Kita saat ini belum tahu siapa yang diberi kewenangan tunggal membangun Aceh, apakah itu Wapres Jusuf Kalla, Wagub Aceh, Menko Kesra ataukah Presiden sendiri," katanya. Menurut dia, kewenangan tunggal untuk mengelola Aceh diperlukan sebatas untuk mengatur atau mengoordinasi berbagai aktivitas rekonstruksi Aceh. "Tentu saja kewenangan itu harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan,: katanya. Saiful mengatakan, dalam, mertekonstruksi Aceh nantinya harus dibuat pagar-pagar yang membatasi para penguasa untuk menjadi pengusaha.

"Problem di tingkat nasional maupun di tingkat lokal Aceh sama saja. Di sana ada penguasa yang mempunyai latar belakang pengusaha. Jika proyek pembangunan Aceh ini dilakukan oleh pengusaha yang kebetulan juga menjadi penguasa saat ini, masalahnya menjadi kian pelik," katanya.

Sampai saat ini rekonstruksi Aceh masih belum dimulai. Pemerintah baru merancang rencana induk yang ditangani oleh Bappenas. Ketika rencana induk itu dibahas dalam diskusi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh beberapa waktu lalu, berbagai tanggan yang kontra bermunculan. (*/lpk)
__________________________________________________